BANTUAN AYAM, KEPALA DESA SAHURI SEBUT : KEPALA DESA TELAH DIJADIKAN KORBAN KEBIJAKAN ORANG ATAS - Gentong.me

Selasa, 20 November 2018

BANTUAN AYAM, KEPALA DESA SAHURI SEBUT : KEPALA DESA TELAH DIJADIKAN KORBAN KEBIJAKAN ORANG ATAS


Jember, Metro Jatim;

Protes Warga Dusun Sambileren RW 13 Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember beberapa waktu lalu, terkait banyaknya bantuan ternak ayam dari Kementerian Pertanian Pusat yang salah sasaran, membuat Kepala Desa Sahuri harus angkat bicara. Pasalnya, menurut warga, dirinya telah bermain - main dalam soal pendataan nama - nama Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima bantuan program #Bekerja tersebut.s

Sehingga banyak warga yang bukan kategori RTM, namun mereka justru mendapatkan bantuan ternak ayam. Sebaliknya warga yang benar-benar RTM layak (syarat RTM Penerima bantuan, mereka yang berpenghasilan maksimal 600 ribu perbulan), nama mereka malah tidak terdata dalam daftar penerima. Akibatnya, warga miskin yang layak menerima,  hanya bisa gigit jari dan  menelan ludah ketika droping ayam dari Kementan datang, Alhasil mereka hanya bisa pasrah.


Ditemui wartawan di rumah salah seorang warga miskin, Senin (19/11), Sahuri menjelaskan komplain warga yang ditujukan pada dirinya dipicu oleh kekecewaan 13 KK Rumah Tangga Miskin di Dusun Sambileren RW 13. Ketika droping ayam datang, mereka tIdak mendapatkan bantuan ayam. Padahal menurut Sahuri, di RW tersebut dulu telah dijadikan sampel data oleh Kementerian Pertanian.

Selain itu kunjunganya  bersama perangkat Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Purwoasri ke rumah warga, ingin memastikan kepada mereka bahwa kaitan dengan bantuan ayam itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan dan kewenangan kepala Desa.

"Warga komplain ke Kepala Desa karena banyak tetangga - tetangga yang dapat bantuan ayam, tapi kenapa di RW 13 yang di jadikan sampel data. Satupun tidak ada yang  mendapatkan ayam," ujar Sahuri.

Padahal di RW 13 ini, Sahuri mengungkapkan kekesalannya, dulu sebelum di lakukan pendataan secara umum satu Desa, RTM di RW 13, telah dijadikan sampel oleh Kementerian Pertanian.

"Ada 13 KK yang sangat minus sekali di mintai data langsung oleh kementerian pertanian.dan mereka di nyatakan layak sebagai RTM yang berhak menerima bantuan, tapi kenapa ketika ayam datang satupun tidak ada yang dapat," ucapnya dengan mimik kecewa.

Dengan kejadian tersebut, akhirnya warga di dampingi ketua RWnya komplain ke Desa. Warga menuduh dalam soal pendataan penerima ayam dari Pemerintah disinyalir ada permainan oleh Kepala Desa. Padahal pihaknya tidak diberi kewenangan sama sekali baik pendataan maupun pembagiannya.

"Tolong dari pihak Kementan dan pihak terkait, biar kami tidak diprotes warga. Data yang sudah masuk ke atas tolong di survei ulang. Harus ada sinkronisasi antara Kementan dengan kabupaten," Harap Sahuri.

Selanjutnya, "Kami dulu mengajukan data selain data sampel, ada 600kk. Dan itu katanya sudah di ACC tapi yang di terima kok 235 terus yang 300 sekian kemana. datanya faktual kok, bhkan kami ngarang." Tegasnya.

"Contohnya ini warga RW 13 yang kita kunjungi sekarang. Kami sudah menanyakan ke pihak Kementan, mereka menjawab, kami hanya menjalankan tugas," Kesalnya.

Sahuri menyimpulkan, pembagian ayam dari pemerintah tidak merata dan salah sasaran.

"Buktinya banyak yang kaya dapat ayam, sedangkan yang miskin tidak dapat," ungkap Sahuri.

Kejadian tersebut menurut Sahuri di sebabkan, pihak - pihak terkait yang mendata warga miskin tidak tahu wilayah.

"Data yang mereka ambil tahun berapa kami tidak tahu. Kami pun tidak tahu kriteria ayam bantuan yang seperti apa. Tahunya kami ayam datang, kami lihat umurnya kira - kira satu bulan. Sehingga banyak ayam yang mati di terima warga. Sekitar 30 persen ayam yang sudah mati," jelasnya.

"Jika ada bantuan lagi, saya mohon libatkan Kepala Desa dan kasih wewenang. Selama ini warga menuduh yang memberi kebijakan adalah Kepala Desa," harapnya.

"Mereka (warga) tidak tahu menteri, tidak tahu Bupati atau provinsi. Mereka tahunya Kepala Desa. Tolong desa diberi kewenangan untuk melakukan pendataan dengan semestinya. Mohon Kepala Desa tidak hanya dijadikan korban kebijakan orang atas saja," Pungkas Sahuri.

Reporter : Tahrir
Comments


EmoticonEmoticon